Sandiang menyoroti banyaknya keluhan masyarakat di berbagai daerah terkait lonjakan peringkat desil secara drastis dari kelompok rendah ke kelompok tinggi. Di Surabaya, Jawa Timur, Dinas Sosial bahkan mencatat lebih dari 3.200 aduan warga terkait ketidaksesuaian data sistem dengan kondisi ekonomi riil di lapangan.

“Kalau masyarakat di lapangan mengatakan kondisi ekonominya tidak berubah, tetapi di dalam sistem tiba-tiba masuk desil yang lebih tinggi, maka pemerintah wajib menjelaskan dasar perubahan tersebut. Jangan masyarakat hanya diminta menerima hasil sistem tanpa mengetahui bagaimana data mereka dihitung,” tegas Sandiang.

Ia juga menumpuk perhatian pada masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN yang belum terverifikasi. Sandiang mengingatkan bahwa penambahan data skala besar tanpa pemeriksaan ketat di lapangan berpotensi memicu ketidakadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat wilayah terpencil.

Oleh karena itu, Sandiang meminta pemerintah untuk membuka mekanisme koreksi yang transparan serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan agar pemerintah tidak hanya mengejar target pemutakhiran data di balik meja, tetapi memastikan data tersebut akurat menggambarkan kondisi nyata.

Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa kenaikan desil tidak otomatis menghentikan penyaluran bansos, Sandiang mendorong sosialisasi masif dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan warga. Menurutnya, bansos merupakan bentuk perlindungan sosial negara yang haknya harus dijamin melalui akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan. (US).